PHRI Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-5 pada Rabu (22/1/2025) di kantor Bali Tourism Board (BTB)/Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali. Rakerda ini mengusung tema “Menyambut Pariwisata Pasca COVID” dengan fokus pada isu-isu strategis di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional.
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pariwisata di Bali untuk menghadapi tantangan pasca-pandemi. salah satu fokus utama dalam Rakernas nanti adalah revisi kebijakan Golden Visa dan sistem perizinan OSS (Online Single Submission). Ia menilai, Golden Visa yang saat ini mensyaratkan investasi minimal Rp5,6 miliar untuk lima tahun pertama kurang relevan dengan kondisi Bali.
“Bali memiliki infrastruktur yang unggul, seperti bandara 24 jam dan jaringan internet yang hampir merata. Harga tersebut terlalu rendah bagi Bali, sehingga memicu lonjakan investasi yang tidak terkendali. Sementara itu, perizinan OSS juga menjadi perhatian khusus, terutama dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan dan konsentrasi investasi yang berlebihan di satu wilayah tertentu.
Selain isu nasional, PHRI Bali juga menyoroti persoalan lokal yang masih menjadi tantangan utama, seperti kemacetan, sampah, banjir, dan kriminalitas. “Kami sepakat bahwa roh pariwisata Bali harus dikembalikan ke budaya. Bukan hanya artefak dan upacara, tetapi juga perilaku dan nilai-nilai masyarakat Bali. Jangan sampai orang Bali kehilangan identitasnya
